Pendaftaran Pendaftaran Konsultan Pajak

Pendaftaran - Langkah ke-1 dari 4
persyaratan

Berikut persyaratan untuk menjadi Konsultan Pajak :

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. bertempat tinggal di Indonesia;
  3. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
  4. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
  5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  6. menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan
  7. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

persyaratan tambahan untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak dan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum mencapai batas usia pensiun:

  1. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri; dan
  2. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

persyaratan tambahan untuk pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak:

  1. mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 (dua puluh) tahun di Direktorat Jenderal Pajak;
  2. selama mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
  3. mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
  4. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun.

ketentuan

Berikut ketentuan permohonan:

  1. Permohonan diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Konsultan Pajak;
  2. permohonan disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak pada aplikasi, serta menyampaikan surat dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
    1. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
    2. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
    3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
    4. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
    5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    6. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    7. surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
    8. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak; dan
    9. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.;

    Dalam hal Konsultan Pajak adalah orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak atau pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dokumen tambahan yang dilampiri :

    1. fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun.

s.d

Unggah Lampiran Persyaratan

Lampiran syarat permohonan yang akan diunggah harus sesuai dengan jenis permohonan dan diunggah berupa file berekstensi .jpeg/.jpg/.png

Tambah file...
 
proses permohonan

Keputusan atas permohonan:

  1. Atas permohonan Izin Praktik, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
  2. Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi untuk melengkapi permohonan.
  3. Dalam hal perubahan dan/atau tambahan informasi telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, jangka waktu penerbitan keputusan dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut secara lengkap.
  4. Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang Izin Praktik.
  5. Dalam hal permohonan tidak disetujui, kepada pemohon disampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasan penolakan.
  6. Dalam hal permohonan tidak disetujui, kepada pemohon disampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasan penolakan.
  7. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan 3, Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, permohonan dianggap disetujui.